Instrumen yang Pajaknya Mati Tetap Mampu Ditilang, Ini Penjelasannya

JAKARTA, PETUNJUK. com – Tidak sedikit masyarakat yang masih beranggapan bahwa kendaraan yang telat tukar pajak tidak bisa diberikan tulisan tilang (bukti pelanggaran) saat ada razia.

Alasannya, melanda pembayaran pajak kendaraan bukanlah ranah dari kepolisian melainkan kewenangan sebab pemerintah daerah.

Maka dari itu, kepolisian pun dinilai tidak berhak memberikan memberikan sanksi (tilang) bila Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK) mati.

Lalu benarkah bahwa kepolisian tidak berhak menindak kendaraan yang tidak membayar pajak?

Baca juga: Alternatif Bayar Pajak Kendaraan Bagi Warga DKI Selain di Samsat Pati

Pemerhati masalah transportasi Budiyanto menjelaskan, bahwa kendaraan yang STNKnya mati tetap mampu ditindak atau ditilang.

Contoh STNK Toyota C-HR Hybrid atas nama perusahaan. Kompas. com/Dio Contoh STNK Toyota C-HR Hybrid atas nama perusahaan.

Menurutnya, dari perspektif hukum pajak organ bermotor yang mati bisa ditilang dengan argumentasi hukumnya bukan masalah pajak mati. Melainkan, berkaitan dengan keabsahan STNK.

Mantan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya itu mengatakan, kendaraan yang mati pajaknya otomatis membuat STNK tidak sah, karena pengesahan STNK seharusnya dilakukan setiap tahun.

“Pada saat pengesahan, pra disahkan oleh petugas pemilik harus bayar pajak dan SWDKLLJ gres disahkan. Pajak mati berarti belum disahkan oleh petugas yang memiliki kewenangan, ” katanya kepada Kompas. com beberapa waktu lalu.

Baca juga: Ini Syarat dan Alur Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan

Budiyanto juga mengatakan, mengenai penindakan tersebut juga diatur dalam UNDANG-UNDANG No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Berkepanjangan ( LLAJ) serta peraturan bani yang sudah diatur baik sejak aspek yuridis maupun mekanismenya.

Dari segi hukum melanda penindakan terhadap kendaraan yang asal pajak sebagai berikut: